KARAWANG, PILARJABAR – Lurah Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat, Fitria, angkat suara menanggapi polemik di Majid Agung Karawang.
Fitia mengaku prihatin atas polemik yang terjadi di mesjid yang berada diwilayhanya itu. Ia pun mengungkap selama ini pihak DKM memang terkesan jauh dengan pihak Kelurahan.
“Kami prihatin dengan polemik yang sedang terjadi di Masjid Agung saat ini. Memang sejauh ini, pihak DKM tidak pernah ada koordinasi kepada kami terkait agenda apapun, termasuk pemilihan Ketua DKM yang memicu permasalahan itu,” ujarnya, saat dikonfirmasi Pilarjabar.com dikantornya, Kamis (27/02/25).
Kendati tidak ada koordinasi saat pemilihan Ketua DKM, Fitria mengaku telah diundang oleh pihak DKM dalam agenda pelantikan, namun tidak ada satupun dari Kelurahan yang hadir.
“Namun, pada saat pelantikan, pihak kelurahan di undang untuk hadir, tapi tidak saya hadiri, soalnya informasi dari ketua RW terjadi penolakan oleh warga kaum,” katanya.
Lebih lanjut Fitria menanggapi, tentang pihak yang menganggap Masjid Agung bukan milik pemerintah, karena tidak pernah ada suntikan dari pemerintah. Menurutnya itu hal yang tidak benar, sebab ia mengetahui kontribusi pemerintah yang diberikan kepada Masjid Agung Karawang.
“Tidak mungkin rasanya jika tidak ada andil pemerintah hingga sebesar itu, setahu saya juga pernah ada bantuan dari pemerintah sekian miliar,” tegasnya.
Terakhir, Fitria berharap agar polemik yang tengah terjadi segera dapat diselesaikan, sebab Mesjid Agung merupakan Mesjid bersejarah, yang harus dijaga dan dikelola oleh pengurus yang sah dan memiliki komitmen ingin memajukan mesjid agar menghadirkan kemaslahatan umat.
“Harapannya segera selesai dan kepengurusan DKM masjid agung dapat menjalankan segala kepengurusannya, agar dapat membawa kemaslahatan bersama,” tandasnya. (Dhika)
