KARAWANG, PILARJABAR – Alih – alih memberi penjelasan kepada publik atas kinerjanya, terkait lemahnya realisasi anggaran, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Karawang, Rochman, malah memilih bungkam.
Sikap pasif Rochman terungkap saat wartawan Britakan.com mencoba mengkonfirmasinya, pada Jumat 12 Desember 2025 lalu dikutip oleh Pilarjabar.com.
Seperti diketahui, Data Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Karawang mencatat, hingga November 2025, realisasi anggaran Dinas Pertanian baru mencapai 60,68 persen. Angka ini tergolong rendah mengingat tahun anggaran segera berakhir.
Masih mengutip Britakan.com, Kepala BPKAD Karawang, H. Eka Sanatha, menyampaikan bahwa, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp4,97 triliun atau 84,47% dari target Rp5,89 triliun. Capaian ini turun dibanding periode yang sama pada 2024 yang mencapai 90,55%.
Pendapatan daerah ditopang tiga komponen utama:
– PAD: Rp1,87 triliun (84,87% dari target Rp2,20 triliun)
– Pendapatan Transfer: Rp3,04 triliun (84,37% dari target Rp3,60 triliun)
– Lain-lain Pendapatan yang Sah: Rp61,95 miliar (77,51% dari target Rp79,92 miliar)
Realisasi Belanja Daerah
Belanja daerah tercatat mencapai Rp4,47 triliun atau 70,37% dari pagu anggaran Rp6,35 triliun. Angka ini sedikit lebih rendah daripada realisasi 30 November 2024 yang berada di angka 70,47%.
OPD dengan Serapan Anggaran Tertinggi
1. Bakesbangpol – 85,43%
2. DPPKB – 80,32%
3. Inspektorat – 78,44%
4. Satpol PP – 78,37%
5. Sekretariat DPRD – 77,17%
OPD dengan Serapan Terendah
1. DPMD – 51,97%
2. DLH – 52,69%
3. Distanpangan – 60,68%
4. PUPR – 61,13%
5. Bapenda – 61,21%
Baca Juga : Dinilai Gagal Realisasi Program, DPRD Beri Rapor Merah Kinerja Kadis Pertanian Karawang
DPRD Karawang Beri Rapor Merah Kinerja Kepala Distan Karawang
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPRD Karawang, Nurhadi tak ragu memberi rapor merah terhadap kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Karawang menjelang penutupan akhir tahun 2025. Kepala DPKP, Rochman dan jajaranya dinilai telah gagal menjalankan program-program di sektor pertanian yang menjadi prioritas janji politik Bupati dan Wakil Bupati karawang.
Satu di antaranya yakni kegagalan Rochman dalam melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur pendukung bagi para petani. Pasalnya sebulan sebelum pergantian tahun, puluhan pekerjaan infrastruktur pertaninan tak kunjung dikerjakan tanpa kejelasan alasan. Padahal, anggaran telah disedikan.
“Tak ada jalan lain selain pak bupati mengevaluasi Kadis DPKP dan seluruh jajarannya. Saya sebagai mitra kerja di Komisi II tak ragu memberi rapor merah terhadap kinerja DPKP,” kata Nurhadi.
Nurhadi menilai, kendati dalam pekan atau beberapa hari kedapan program dilakasanakan atau dibangunkan, akan menjadi program yang dipaksakan.
“Kalau tetap dilaksanakan pun akan menjadi proyek yang dipaksakan. Bayangkan saja ini sudah lewat 45 hari kalender kalau dilaksanakan, artinya bisa nyebrang tahun, kalau diakali menggeser tanggal, bisa celaka berjamaah, itu pertama mau saya ingatkan. Kedua, intensitas hujan sudah mulai tinggi. Pekerjaan jkalan usaha tani yang saat ini belum dilaksanakan oleh DPKP perlu cuaca yang bagus agar hasil optimal, kecuali kalau mau asal jadi. Ketiga, kondisi riil saat ini dari informasi yang saya dapatkan harga material sedang naik drastis, kalau tetap dilaksanakan, pemda rugi hasil tidak optimal, pengusaha rugi secara bisnis, dan petani menjadi yang paling dirugikan karena disediakan infrastruktur yang tidak layak,” kata dia.
Semua masalah yang kini dipikul oleh DPKP, kata Nurhadi harus bisa dijelaskan kepada publik, kenapa program-program yang harusnya bisa dijalankan awal atau minimal pertengahan tahun terkesan ditunda-tunda yang membuat masyarakat menaruh curiga apa yang terjadi di dalam birokrasi DPKP sehingga gagal mengeksekusi program di sektor pertanian yang menjadi isu prioritas bupati dan wakil bupati.
“Jangan sampai ternyata ada sesuatu di dalam DPKP, tapi yang menjadi korban dan yang terdampak justru masyarakat khususnya para petani. Ini harus dipertanggungjawabkan. Tak ada jalan lin, memang Pak bupati harus mengveluasi DPKP,” kata dia. (Ist/red)
