KARAWANG, PILARJABAR – Para petani dari berbagai Kecamatan se-Kabupaten Karawang menggeruduk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang, menyuarakan sejumlah tuntutan sebagai bentuk dari aspirasi mereka, Jumat (03/10/25).
Dalam orasi didepan gedung DPRD Karawang, mereka menuntut dikembalikannya distribusi pupuk SP36 yang dihentikan sejak tahun 2022, perbaikan sistem pengairan irigasi, dan penanggulangan atas aktivitas tambang migas yang dilakukan disejumlah titik dekat dengan lahan sawah mereka.
Menurut petani, pupuk jenis SP36 merupakan faktor penting pertanian yang harus kembali didistribusikan, agar hasil pertanian bisa kembali melimpah. Tanpa pupuk itu, aktivitas tanam padi jadi lebih mahal, sebab petani harus mengeluarkan anggaran lebih untuk membeli berbagai pestisida dan obat – obatan.
“Dulu satu hektare bisa menghasilkan delapan ton gabah, sekarang paling hanya tiga atau empat ton, itu pun yang kualitasnya masih lumayan,” ujar seorang petani.
Faktor penting lainnya adalah ketersediaan air yang cukup. Para petani mengeluh jika saat ini sistem pengairan sangat terbatas bahkan tidak menentu, kondisi ini jauh berbeda dengan masa lalu, ketersediaan air melimpah dan supply airpun sangat terorganisir.
“Sekarang pengairannya semrawut, banyak lahan yang dulunya digarap warga lokal, sekarang diambil alih pihak luar. Kami merasa terpinggirkan di tanah sendiri,” kata seorang orator dalam orasinya.
Aktivitas pertambangan migas oleh pertamina juga jadi momok yang dikeluhkan para petani. Dampak yang timbul akibat pengeboran memperburuk terhadap kesehatan pertanian.
“Bukan manfaat yang kami terima, tapi penyakit. Banyak warga mengeluh masalah kesehatan sejak sumur-sumur minyak aktif. Ini harus ada penjelasan,” tegas salah satu peserta aksi.
Alih – alih menerima kontribusi dari aktivitas pertambangan, para petani sekitar pertambnagan justru mengaku tidak pernah tahu nilai ekonomi dari proyek – proyek itu, maka dari itu aliran dana kontribusi jadi pertanyaan mereka.
“Sumur minyak banyak, tapi rakyatnya tetap susah. Ini perlu dievaluasi. Untuk siapa sebenarnya proyek ini dijalankan?” cetus seorang demonstran.
Para petani berharap kedatangannya bukan sekedar hanya untuk didengar, tetapi juga ditindaklanjuti. Mereka mendesak Komisi II DPRD Karawang untuk segera turun ke lapangan, melihat langsung kondisi yang dialami petani, dan merumuskan solusi nyata.
“Kami datang bukan untuk orasi kosong. Kami menunggu kehadiran para wakil rakyat untuk hadir, mendengarkan, dan bertindak,” ujar orator menutup aksinya. (Ist/red)
