KARAWANG, PILARJABAR – Usai diduga melecehkan kinerja SDM Karawang beberapa waktu lalu, manajer HRD PT. FCC malah melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) di lembur pakuan Kabupaten Subang, belum lama ini.
Pertemuan itu diunggah KDM di chanel youtubenya, dan tersebar disejumlah jejaring mesia sosial. Hal itupun sontak memicu reaksi keras dari berbagai lapisan masyarakat Kabupaten Karawang.
Salah satu reaksi itu datang dari Ketua PERADI Karawang, Asep Agustian, S.H, M.H. Ia menyayangkan sikap dan langkah HRD tidak menghormati Kepala daerah, dan malah langsung datang ke Gubernur, padahal permasalahan yang terjadi sifatnya lokal. Ironisnya, kedatangan HRD itu juga malah didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Karawang, semakin mempertegas adanya etika hirarki yang ditabrak.
“Apakah dengan bertemu KDM masalah ini langsung selesai? Ini kan persoalan Kabupaten Karawang. Lalu Bupati-nya dianggap apa? Seolah-olah Karawang tidak punya kepala daerah,” tegas Askun sapaan akrab Asep Agustian, dalam rilisnya yang diterima Pilarjabar.com, Minggu (27/7/2025).
Sebelum jauh berbicara, Askun juga sedikit menyinggung latarbelakang terjadinya kegaduhan yang dipicu oleh manajer HRD PT. FCC. Dalam pernyataanya disebuah forum resmi, dan videonya telah tersebar di media sosial, yang bersangkutan sempat mengatakan ungkapan yang dinilai melecehkan kinerja SDM Karawang, sehingga memantik kemarahan masyarakat.
“Saya apresiasi LBH Karawang yang melaporkan kasus ini secara hukum. Tidak perlu adu fisik atau debat kusir, biar semua jadi terang-benderang. Tapi yang saya pertanyakan, apakah GM PT FCC berani memberi sanksi ke manajernya? Karena ini bukan masalah pribadi, tapi sudah gaduh satu kabupaten,” ujarnya.
Askun menilai, perusahaan Jepang sekelas PT. FCC semestinya bertanggung jawab secara struktural. Ia meminta pihak General Manager (GM) untuk bersikap tegas terhadap manajer HRD yang dianggap sebagai pemicu utama.
“Perusahaan harus bertanggung jawab. Kalau produknya bermasalah, buyer-nya bisa menilai buruk. Jadi jangan diam, GM harus keluarkan sanksi,” ucapnya.
Lebih jauh, Askun juga mengkritik langkah Kepala Dinas Tenaga Kerja Karawang yang turut hadir dalam pertemuan dengan KDM. Ia menilai tindakan itu mencerminkan ketidakpatuhan terhadap etika birokrasi dan mencoreng kewibawaan Bupati Karawang, H. Aep Saepulloh.
“Ini seolah-olah melemparkan masalah ke wajah Bupati. Padahal Karawang punya Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda. Kalau semua lari ke KDM, itu namanya melecehkan kewenangan kepala daerah,” sindir Askun.
Meski demikian, Askun meminta agar Kadisnaker Karawang tidak dimutasi atau dipindah tugaskan. Menurutnya, ‘prestasi’ kegaduhan yang ditimbulkan justru patut menjadi alasan untuk tetap dipertahankan.
“Saya minta Kadisnaker dipertahankan, biar publik tahu prestasinya. Jangan justru dipindah karena sudah berhasil buat gaduh,” ucapnya dengan nada tajam.
Askun juga menyinggung Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang tenaga kerja lokal yang mengatur komposisi 60 persen tenaga kerja dari Karawang. Ia meragukan Dinas Tenaga Kerja memiliki data valid tentang penerapan aturan tersebut.
“Kalau memang benar tiap perusahaan patuh pada aturan 60:40, saya angkat jempol. Tapi kenyataannya? Data real-nya mana? Ini pertanyaan publik,” tegasnya.
Dalam hal ini, Askun meminta agar Gubernur Jawa Barat, KDM menghormati kewenangan kepala daerah.
“Kalau memang ingin membantu, tinggal telepon Bupati. Sampaikan ada masalah, bantu cari solusi. Jangan malah dipamerkan di media sosial dengan gaya ‘haha-hehe’ seolah-olah menyelesaikan, tapi faktanya tidak selesai juga,”katanya.
Askun menyimpulkan bahwa dua penyebab kegaduhan di Karawang adalah PT FCC dan Dinas Tenaga Kerja.
“Sekali lagi saya minta ke Bupati,Kadisnaker jangan dipindahkan tugasnya, inilah prestasinya dia, saya rasa pak Bupati sangat bijak bisa memanggil PT FCC, nah dikarawang ini kan ada Bupati, Wakil Bupati dan Sekda, Sekda ini mataharinya untuk PNS, dan Bupati mataharinya untuk masyarakat kan begitu, jadi saya minta Kadisanker dipertahankan karena sudah membuat gaduh,” tandasnya. (Ist)
